Dunia hukum Singapura dihebohkan dengan persidangan perdana di bawah Undang-Undang Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Daring atau POFMA. Seorang aktivis bernama Kokila Annamalai harus berurusan dengan meja hijau setelah dengan sengaja menolak untuk mematuhi perintah koreksi yang telah diterbitkan oleh pihak berwenang.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan laporan persidangan yang digelar pada Rabu, kasus ini bermula dari unggahan media sosial terdakwa pada Oktober 2024 yang membahas tentang seorang narapidana kasus narkoba yang sedang menanti eksekusi mati. Kantor POFMA menilai unggahan tersebut memuat pernyataan keliru terkait proses eksekusi dan beban pembuktian hukum di negara tersebut.
Tim jaksa penuntut umum menegaskan bahwa tindakan terdakwa merupakan bentuk pembangkangan yang disengaja terhadap sistem hukum yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam persidangan, penerima perintah koreksi seharusnya mematuhi aturan dengan memasang catatan koreksi terlebih dahulu sebelum menempuh jalur banding resmi.
Di sisi lain, pihak pembela yang mewakili terdakwa berargumen bahwa perintah koreksi tersebut tidak sah secara hukum serta melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pengacara menyebutkan bahwa kliennya meyakini isi unggahan tersebut tidak melanggar ketentuan yang dimaksud dan mempertanyakan penerapan aturan POFMA pada kasus ini.
Sidang perdana ini menarik perhatian publik luas di Singapura, termasuk kehadiran sejumlah pendukung di ruang pengadilan. Jika terbukti bersalah atas dakwaan mangkir dari perintah koreksi tanpa alasan yang wajar, terdakwa terancam hukuman penjara hingga 12 bulan atau denda dengan nominal yang cukup besar.