Lonjakan harga tanah di kawasan perkotaan kini menjadi tantangan utama bagi pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menjawab persoalan tersebut, pemerintah membuka terobosan baru melalui pemanfaatan aset negara dengan skema sewa jangka panjang untuk pembangunan rumah susun atau rusun subsidi. Berdasarkan laporan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, langkah ini diambil untuk menyiasati mahalnya harga lahan di pusat kota yang semakin terbatas.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Menteri PKP Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar serangkaian rapat koordinasi intensif dengan Kementerian ATR/BPN serta Badan Pengaturan BUMN. "Kita juga sudah rapat berkali-kali dengan Kementerian BP BUMN dan juga Kementerian ATR/BPN, supaya kita bisa mendapatkan tanah negara yang bisa digunakan untuk membangun rumah susun di perkotaan," jelas Ara di kantornya, Jakarta, Senin, 21 September 2026. Melalui koordinasi ini, pemerintah memetakan berbagai aset lahan milik negara yang potensial dialihfungsikan menjadi hunian vertikal.
Dalam skema inovatif yang sedang dirancang, masyarakat nantinya tidak harus membeli kepemilikan lahan secara utuh, melainkan cukup memiliki bangunannya saja sementara tanah tetap dikuasai oleh negara. "Nanti skemanya itu bisa dibuat dengan berbagai macam, bisa dengan sewa jangka panjang," ujar Ara menambahkan bahwa opsi kepemilikan terpisah antara fisik bangunan dan tanah dapat menekan harga jual rusun subsidi secara signifikan. Berdasarkan analisis tim redaksi, kebijakan ini dinilai sangat efektif untuk memangkas biaya investasi awal pembangunan hunian vertikal di tengah kota.
Tidak hanya mengandalkan aset dalam negeri, pemerintah juga memperluas jaringan kerja sama internasional guna menggenjot realisasi program tersebut. Sebagaimana dilaporkan, Menteri Ara belum lama ini telah melakukan pertemuan strategis dengan Duta Besar Tiongkok Wang Lutong untuk membahas potensi kolaborasi pembangunan rusun subsidi perkotaan. "Sudah ketemu dengan Duta Besar Tiongkok, China, kita berpesan untuk sesuai arahan Bapak Presiden, untuk memproseskan pembangunan rumah susun subsidi supaya di perkotaan," tuturnya usai pertemuan diplomatik tersebut.
Di samping itu, sinergi lintas sektoral juga terus diperkuat dengan melibatkan Kementerian Keuangan untuk memastikan perputaran roda ekonomi dari sektor perumahan berjalan maksimal. Pengamat ekonomi menilai program pembangunan rusun subsidi ini memiliki multiplier effect yang luar biasa karena melibatkan banyak tenaga kerja, industri material, perbankan, hingga UMKM toko bangunan. Dengan kombinasi skema sewa jangka panjang dan investasi eksternal ini, pemerintah optimis target penyediaan hunian layak di perkotaan dapat segera terwujud.