Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menolak proposal damai yang diajukan oleh Iran. Berdasarkan laporan yang dihimpun, inisiatif tersebut disampaikan Teheran melalui mediator Qatar dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, dengan klaim mampu membuka kembali jalur minyak vital dunia dalam kurun waktu tujuh hari.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Menanggapi proposal tersebut, Donald Trump memberikan respons keras di Gedung Putih sebelum bertolak ke Tennessee. Ia menilai langkah itu diambil Teheran karena berada dalam posisi terdesak akibat sanksi ekonomi. "Mereka ingin membuat kesepakatan untuk segera membuka Selat Hormuz karena mereka kehilangan banyak pendapatan, karena uang mereka berasal dari Selat Hormuz," ujar Trump memberikan keterangan.
Berdasarkan analisis awak media, penolakan ini memperlihatkan strategi tekan maksimum yang kembali diterapkan Washington guna memaksa Teheran menyerahkan kendali penuh atas jalur pelayaran strategis tersebut. Trump bahkan sempat mengunggah peta Selat Hormuz di platform Truth Social yang diberi label khusus sebagai bentuk sindiran politik yang tajam terhadap rezim Iran.
Kendati demikian, pihak Iran melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ini tidak bisa dicapai melalui jalur militer semata. "Hanya solusi perundingan yang dapat mengeluarkan mereka dari kebuntuan ini," ungkap Araghchi melalui pernyataan resminya di media sosial, seraya menambahkan bahwa negaranya masih menunggu penyampaian resmi dari pihak mediator.
Dalam perkembangan terkait, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa Teheran tidak pernah meninggalkan meja perundingan, namun krisis kepercayaan terhadap Washington menjadi hambatan utama. Berdasarkan poin-poin proposal yang diajukan, Iran menuntut pencairan aset senilai 12 miliar dolar AS, pencabutan sanksi minyak, hingga penghentian blokade laut sebelum menyetujui normalisasi jalur pelayaran Selat Hormuz.