Ribuan pengungsi asal Myanmar yang mencari suaka di Malaysia dan Thailand kini harus hidup dalam bayang-bayang kecemasan mendalam. Perubahan arah kebijakan politik luar negeri di kawasan Asia Tenggara membuat para pencari suaka yang telah bertahun-tahun meninggalkan tanah air mereka merasa terancam dengan wacana pemulangan paksa ke negara asal.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan analisis awak media, pergeseran sikap pemerintah tuan rumah didorong oleh faktor kejenuhan publik terhadap isu pengungsi serta kepentingan pragmatis politik domestik masing-masing negara. Pemerintah Malaysia sendiri telah mengumumkan rencana pemulangan gelombang pertama ribuan pengungsi menggunakan armada kapal militer, menyusul langkah pendekatan diplomatik tingkat tinggi yang dilakukan para pemimpin regional dengan junta militer Myanmar.
Di sisi lain, Thailand juga menunjukkan gelombang pengetatan aturan melalui undang-undang baru yang memungkinkan deportasi cepat terhadap warga asing yang dianggap melanggar regulasi domestik. Pengamat hak asasi manusia menilai kondisi di Myanmar saat ini masih jauh dari kata kondusif, terutama dengan masih berlangsungnya konflik bersenjata dan kebijakan wajib militer yang menyasar kalangan usia produktif.
Sejumlah pengungsi yang telah lama menetap di negeri jiran mengungkapkan bahwa pulang kampung bukanlah pilihan yang aman bagi keselamatan jiwa mereka. "Jika saya kembali ke Myanmar, saya pasti akan dipaksa menjadi tentara, saya tidak ingin membunuh siapa pun," ujar salah seorang pengungsi muda yang kini bekerja di perkebunan di Thailand.
Sementara itu, nasib kelompok minoritas seperti etnis Rohingya di Malaysia juga masih berada dalam ketidakpastian panjang tanpa status hukum yang jelas. Para pengungsi sangat berharap agar negara-negara penampung tidak mengabaikan aspek kemanusiaan dan tetap melindungi nyawa individu-individu yang rentan terhadap ancaman kekerasan di tanah kelahirannya.