Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mengambil langkah strategis guna memastikan arah pembangunan di tingkat desa berjalan selaras dan tidak saling beririsan dengan program daerah. Berdasarkan pengamatan tim redaksi, upaya ini krusial untuk mengeliminasi potensi pemborosan anggaran akibat program gampong yang berjalan sendiri tanpa orientasi yang terpadu.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Langkah tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat koordinasi teknis penyusunan tata kerja pelaksanaan fasilitasi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong atau RPJMG-P. Agenda penting ini diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Abdya di aula dinas setempat.
Plt. Kepala DPMPPPP Abdya, Jufri, menegaskan bahwa dokumen perubahan RPJMG-P wajib ditempatkan sebagai bagian utuh dari satu kesatuan perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, arah pembangunan gampong harus selaras secara linier dengan visi misi kepala daerah serta prioritas pembangunan kabupaten.
"RPJMG-P harus disusun selaras dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, serta prioritas pembangunan daerah. Maka dari itu, peran semua unsur terkait penyusunan RPJMG-P sangat diperlukan," ujar Jufri dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Jufri mengingatkan agar dinamika regulasi dan kondisi riil di tengah masyarakat menjadi instrumen penting yang dicermati. Pihaknya mewanti-wanti agar perencanaan desa tidak berjalan secara parsial tanpa melihat kebutuhan mendesak warga.
"Jangan sampai program yang direncanakan di gampong justru tumpang tindih dengan program pemerintah kabupaten. Karena itu, perencanaan harus melihat kebutuhan, potensi, dan data yang ada di masing-masing gampong," tambahnya.
Dari analisis awak media, sinkronisasi berbasis data ini menjadi kunci utama agar setiap alokasi dana desa memberikan dampak ekonomi yang terukur. Dokumen perencanaan tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif semata, melainkan instrumen solutif bagi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan Bapperida Abdya, Cut Irfan Yuanna, menekankan pentingnya penggunaan data valid dalam merumuskan setiap program pembangunan. Setiap usulan yang masuk ke dalam dokumen perencanaan wajib berakar dari potensi nyata di lapangan.
Rapat koordinasi strategis ini turut dihadiri oleh unsur Bapperida, para camat, tenaga ahli, forum keuchik tingkat kabupaten dan kecamatan, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya guna memastikan keseragaman pemahaman teknis di tingkat akar rumput.