Perpolitikan Malaysia kembali memanas setelah Presiden Parti Islam Se-Malaysia (PAS) Abdul Hadi Awang melontarkan wacana kontroversial terkait pembagian posisi menteri dalam kabinet. Berdasarkan laporan media lokal, Hadi menyatakan bahwa jika partainya memimpin pemerintahan, posisi perumusan kebijakan strategis dan urusan keagamaan harus dipegang oleh kalangan Muslim, sementara non-Muslim hanya dibatasi pada portofolio implementasi kebijakan teknis.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat dan politisi. Sebagaimana dilaporkan oleh media setempat, politisi senior Democratic Action Party (DAP) Ramkarpal Singh menilai usulan itu sangat memecah belah dan bertentangan dengan semangat multikulturalisme yang selama ini menjadi fondasi masyarakat Malaysia yang beragam.
Dari analisis awak media, wacana ini memperlihatkan upaya jangka panjang PAS dalam mendorong sistem pemerintahan berbasis teokrasi. Kekhawatiran serupa turut disuarakan oleh Dewan Konsultatif Malaysia untuk Agama Buddha, Kristen, Hindu, Sikh, dan Tao yang menilai gagasan tersebut mencederai konstitusi federal serta kesetaraan hak warga negara di mata hukum.
Kritik tajam ini juga menyeret koalisi oposisi dan partai pendukung pemerintah untuk bersikap tegas. Mengutip pernyataan para pengamat politik, partai-partai di bawah naungan Barisan Nasional maupun Perikatan Nasional didesak untuk memperjelas posisi politik mereka terhadap gagasan pembatasan peran non-Muslim di pemerintahan.
Kendati menuai badai kritik dari berbagai pihak, internal PAS tetap memberikan pembelaan terhadap pandangan sang presiden. Sayap pendukung non-Muslim PAS menyatakan bahwa pelibatan menteri dalam berbagai portofolio tetap akan melalui mekanisme kebijakan di parlemen, meski polemik konstitusional ini diprediksi bakal terus menjadi diskursus panas di kancah politik negeri jiran.