Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Hutama Karya atas dukungan nyata dalam percepatan penanganan infrastruktur di wilayah setempat. Bantuan berupa pinjaman dua unit alat berat jenis ekskavator tersebut dinilai sangat krusial untuk mempercepat proses normalisasi jalan dan jembatan rangka baja Mbarung.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan analisis tim redaksi, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan badan usaha milik negara seperti PT Hutama Karya menjadi kunci utama dalam mengatasi krisis infrastruktur secara cepat dan efisien. Langkah sinergis ini membuktikan bahwa penanganan darurat pascabencana dapat berjalan optimal jika seluruh pemangku kepentingan saling bahu-membahu di lapangan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tenggara, Sadli, menjelaskan bahwa perbaikan akses vital ini dilakukan atas instruksi langsung dari Bupati Aceh Tenggara, HM Salim Fakhry. Kehadiran alat berat dari PT Hutama Karya diharapkan mampu menyingkirkan material longsor dan mempercepat perbaikan jembatan darurat agar roda perekonomian warga segera pulih kembali.
"Memperbaiki jalan dan jembatan darurat ini atas instruksi Bapak Bupati Aceh Tenggara, HM Salim Fakhry, SE, MM untuk memudahkan masyarakat untuk membawa hasil bumi dan komoditas lokal ke pusat kota," ungkap Sadli.
Lebih lanjut, pihak Dinas PUPR juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses gotong royong pemulihan infrastruktur ini. Keterlibatan warga setempat sangat dibutuhkan mengingat jembatan tersebut merupakan urat nadi mobilitas harian dan jalur distribusi utama hasil pertanian antar-kecamatan yang sebelumnya sempat terputus total akibat terjangan banjir Sungai Alas.
Sebagai catatan, jembatan rangka baja Mbarung yang menghubungkan Kecamatan Babussalam, Lawe Alas, dan Darul Hasanah sebelumnya ambruk setelah dihantam banjir bandang. Kondisi tersebut sempat membuat warga kesulitan beraktivitas karena jalur alternatif yang ada hanya bisa dilalui kendaraan roda dua dengan tingkat risiko keamanan yang cukup tinggi.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memastikan akan terus memantau proses pengerjaan di lapangan secara intensif hingga akses transportasi benar-benar aman dan normal kembali bagi kendaraan roda empat. Jika nantinya anggaran yang tersedia masih belum mencukupi, Bupati Aceh Tenggara memastikan bahwa kekurangan tersebut akan ditutupi langsung melalui kebijakan anggaran daerah.