Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Sumatera di Medan. Agenda utama pertemuan ini adalah mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran guna mendongkrak pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah di seluruh wilayah Sumatera.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Percepatan digitalisasi dalam transaksi pemerintah daerah dinilai memegang peranan sangat vital dan harus dijadikan prioritas utama untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan analisis awak media, langkah ini menjadi semakin krusial mengingat kebutuhan daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan lokal agar mandiri secara fiskal.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Ameriza M. Moesa menekankan bahwa akselerasi digitalisasi memberikan manfaat nyata dalam menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat melalui sistem transaksi yang jauh lebih cepat, mudah, dan efisien. Pertumbuhan kinerja penggunaan QRIS di wilayah tersebut juga menunjukkan tren yang sangat positif dari sisi volume transaksi maupun jumlah pengguna serta pelaku usaha.
Sebagaimana dilaporkan dalam pemantauan kinerja TP2DD, peringkat digitalisasi sistem pembayaran tertinggi di wilayah Sumatera pada tahun sebelumnya diraih secara berturut-turut oleh Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Riau. Capai tersebut membuktikan bahwa komitmen daerah dalam mengadopsi teknologi keuangan terus menunjukkan progres yang membanggakan.
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Puji Gunawan menyampaikan pentingnya keterlibatan aktif kepala daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional berbasis digital. Meskipun dukungan pemangku kepentingan dinilai semakin baik, penyelarasan regulasi daerah tetap diperlukan untuk meruntuhkan berbagai hambatan birokrasi.
Rakorwil TP2DD Sumatera yang dihadiri oleh Badan Pendapatan Daerah dan Bank Pembangunan Daerah dari sepuluh provinsi ini juga membahas arah pengembangan sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Sinergi lintas instansi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang semakin maju, resilien, dan inklusif.